Lima Pelabuhan Ikan Tanpa Syahbandar

SEMARANG, suaramerdeka.com - Dari sembilan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah, baru empat yang telah dilengkapi syahbandar. Hal ini menyebabkan ribuan nelayan di lima pelabuhan kesulitan mengurus surat izin berlayar.
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Agus Syaefudin menyebutkan, empat pelabuhan yang memiliki syahbdandar yakni Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidanglor Batang, PPP Wonokerto Pekalongan, PPP Asemdoyong Pemalang dan PPP Tegalsari Tegal.
Adapun lima yang belum ialah PPP Tasik Agung Rembang, PPPBajomulyo Pati, PPP Moro Demak, PPP Karimunjawa Jepara dan PPP Tawang Kendal "Untuk nelayan di pelabuhan yang tidak punya syahbandar ini menyulitkan, karena mereka harus mengurus di pelabuhan umum," katanya dalam diskusi "Wilayah Maritim Bagai Anak Yatim" di Hotel Quest, Senin (9/7).
Keberadaan syahbandar juga dinilai sangat penting. Bukan hanya menerbitkan surat izin berlayar, tetapi juga mengawasi aktifitas pelabuhan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Selain itu beberapa fasilitas lain juga kurang sehingga pemanfaatkan pelabuhan perikanan tidak maksimal.
Pelabuhan seharusnya tak hanya digunakan untuk tempat labuh kapal, pendaratan ikan dan pemasaran. Tetapi juga untuk pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; serta pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan tangkap.
"Misalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, pelayanan informasi dan iptek, bisnis perikanan dan jasa kelautan," jelasnya.
( Anton Sudibyo / CN26 / JBSM )

sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/07/09/123715/Lima-Pelabuhan-Ikan-Tanpa-Syahbandar

Redfish Undip Klasifikasikan Sampah

SEMARANG, suaramerdeka.com - Sabtu (3/11), anggota Redfish Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip mendatangi lokasi obyek wisata Pantai Maron Semarang. Bukan acara liburan, melainkan bergotong royong membersihkan sampah yang berserakan di bibir pantai.
Sampah nampak menggunung, lantaran pada Jumat (2/11) malam, Kota Semarang diguyur hujan lebat. Air hujan membawa sampah dari pemukiman menuju laut dan kembali terdampar di bibir pantai oleh ombak.
Tim yang terdiri dari 20 mahasiswa Undip ini bukan sekedar membersihkan sampah. "Dibagi menjadi dua tim. Dan hanya mengambil sampah anorganik saja," kata Bonifacius Arbanto selaku Pelatih dan Instruktur Selam Redfish.

SAMPAH: Anggota Redfish tengah mengambil sampah-sampah anorganik di bibir Pantai Maron, Sabtu (3/11). (suaramerdeka.com/ Hanung Soekendro)

Bukannya tanpa tujuan. Nantinya sampah-sampah anorganik akan diklasifikasikan lagi berdasarkan jenis dan bentuknya. Hal ini dinamakan metode ocean coastal clean up.
Sampah-sampah yang diambil diantaranya berupa kaleng, sedotan, mainan, balon, kain atau bungkus rokok. Tujuannya untuk mengetahui sumber-sumber sampah tersebut, dan ini sudah dilakukan di dunia internasional selama sepuluh tahun terakhir
"Semuanya akan kami data. Hal ini akan rutin dilakukan. Setelah di Maron, kami akan ke Pantai Tulamben Bali. Data-data ini akan dikumpulkan dan semoga hasilnya bisa memberikan masukan pada pemerintah," ujar Bonifacius.
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka ulang tahun Redfish ke-2 tersebut dilengkapi dengan penanaman 250 mangrove di sekitar pantai. Tujuannya ikut menyelamatkan bibir pantai dari abrasi. Terlebih lagi, Pantai Maron adalah salah satu obyek wisata yang dimiliki oleh Kota Semarang dan harus dijaga bersama-sama.
Redfish sendiri merupakan Unit Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip. Unit ini fokus dalam kegiatan penelitian, selam, dan perikanan. Beberapa kegiatan sebelumnya berupa penelitian karang, ikan, dan mangrove.
( Hanung Soekendro / CN33 / JBSM )

sumber :  http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/11/03/134504/Redfish-Undip-Klasifikasikan-Sampah

Lahan Pertanian di Sleman Menyusut 70 Hektare per Tahun

SLEMAN, suaramerdeka.com - Ketahanan pangan di Kabupaten Sleman terancam masalah ketersediaan lahan. Pasalnya, tiap tahun sekitar 70 hektare lahan pertanian beralih fungsi.
"Pengendalian lahan pertanian harus terus diupayakan. Sleman adalah lumbung pangannya DIY, jika lahan terus menyusut produksi pangan akan terancam," kata Wakil Bupati, Yuni Satia Rahayu, Rabu (7/11).
Disamping penyusutan lahan, minimnya rasa kemandirian produsen lokal juga menjadi kendala. Imbasnya, konsumen selalu bergantung pada produk pangan dari luar.
"Sebenarnya kita bisa menjadi produsen yang tidak hanya sebagai penerima harga, tapi turut menentukan harga. Namun untuk mencapai itu, perlu diikuti jalinan kemitraan yang kuat," ujarnya.
Upaya kemitraan itu dapat berupa relasi antar keluarga, asosiasi maupun lembaga usaha. Selain mewujudkan kemandirian pangan, langkah jejaring juga mampu mendorong penciptaan produk yang berkualitas. Pada akhirnya bukan cuma kemandirian yang diraih, namun produk lokal juga akan mampu bersaing di pasar regional bahkan global.
( Amelia Hapsari / CN31 / JBSM )

sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/11/07/134799/Lahan-Pertanian-di-Sleman-Menyusut-70-Hektare-per-Tahun