Inhutani Investasi Rp 2,5 Triliun Buka Kebun Sawit di Kalimantan

TEMPO.CO, Balikpapan - PT Inhutani (Perserto) segera membuka perkebunan kelapa sawit seluas 50 ribu hektare mulai 2013 hingga 2015 mendatang. Investasi perkebunan kelapa sawit senilai Rp 2,5 triliun nantinya akan dipusatkan di Kalimantan.

“Kami akan membuka kebun sawit seluas 50 ribu hektare. Investasi per hektarenya sebesar Rp 50 juta,” kata Direktur Utama Inhutani I, Didik Arjo Gunawan, saat di Balikpapan, Rabu, 26 September 2012.

Didik menilai Kalimantan punya potensi tinggi dalam pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Inhutani sudah menyiapkan aset lahan terbuka yang cocok untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Ia menambahkan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit ini, perusahaan akan menggandeng pihak swasta dalam pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit - crude palm oil (CPO). Kedua belah pihak akan bersepakat dalam teknis pembagian keuntungan industry CPO ini.

Didik mengatakan industri CPO tengah menjadi primadona dalam perdagangan dunia. Indonesia punya keunggulan lahan yang luas serta cocok dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit.

SG WIBISONO
sumber  : http://www2.tempo.co/read/news/2012/09/26/090432049/Inhutani-Investasi-Rp-25-Triliun-Buka-Kebun-Sawit-di-Kalimantan

Keterlibatan Swasta di Sektor Pertanian Perlu Diwaspadai

TEMPO.CO, Jakarta - Masuknya peran swasta di sektor pembangunan pertanian Indonesia perlu diwaspadai. Peneliti senior Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian, Effendi Pasandaran, mengatakan, saat ini peran swasta semakin besar dalam bidang pertanian. Namun tidak semua berorientasi pada pencapaian swasembada pangan, khususnya beras.

"Kalau dulu, swasta ikut dalam sektor pertanian, tapi dalam upaya mencapai swasembada. Sekarang produk pertanian yang dihasilkan swasta untuk dikuasai sendiri," kata Effendi dalam diskusi soal pangan di kantor LIPI, Jakarta, Kamis, 8 November 2012.

Effendi menambahkan, besarnya peranan swasta saat ini terutama dalam hal pengembangan teknologi pangan. Seperti produksi beras dan jagung jenis hibrida dan bioteknologi. "Produk-produk ini hanya sedikit yang berkaitan dengan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani," katanya.

Selain itu, kekhawatiran yang mulai tampak adalah pengembangan teknologi pertanian oleh swasta tidak bisa diaplikasikan kembali oleh lembaga pengetahuan nasional. Akibatnya, pemerintah akan kesulitan memperbaiki dan meningkatkan produksi pangan melalui teknologi baru.

Menurut dia, masuknya swasta ke sektor pertanian perlu diantisipasi, terutama mengenai penguasaan lahan pertanian. Masalah lainnya, perusahaan swasta internasional sering kali mencoba menguasai lahan pertanian di negara-negara yang masih memiliki lahan luas.

"Gejala global kini soal land grabbing. Swasta internasional coba kuasai lahan besar di berbagai negara, seperti di Asia," kata Effendi.

Ia juga mengingatkan ancaman produksi nasional akibat perubahan iklim bisa menyebabkan krisis pangan. Ketahanan pangan nasional akan sangat ditentukan oleh pilihan kebijakan pemerintah yang antisipatif dan adaptif.

"Kadang kita suka menyalahkan faktor lain dalam menghadapi krisis pangan, seperti iklim," ujarnya. Padahal, krisis pangan terjadi akibat kebijakan yang salah dalam membangun sistem produksi pertanian.

Periset Litbang Pertanian, Sumarno, menambahkan, Indonesia perlu mengadopsi teknologi revolusi hijau. Adopsi teknologi untuk membantu pengembangan sektor pertanian itu seperti peningkatan produktivitas lahan dan peningkatan produksi pangan.

"Teknologi revolusi hijau telah diterapkan di Asia, Amerika Latin, dan sebagian Afrika. Hasilnya, tercipta varietas unggul pada padi," katanya.

Ia menjelaskan, Indonesia rawan kekurangan pangan yang disebabkan beberapa faktor. Antara lain, tingkat konsumsi beras yang tinggi, prasarana irigasi yang rusak, dan konversi lahan pertanian.

"Perlu kesadaran masyarakat dan pentingnya keberlanjutan sistem produksi," kata dia.

ROSALINA

sumber : http://m.tempo.co/read/news/2012/11/08/090440507/Keterlibatan-Swasta-di-Sektor-Pertanian-Perlu-Diwaspadai

Ditjen Peternakan: Kesehatan Masyarakat Veteriner Butuh Pengawasan Ekstra

UNGARAN, suaramerdeka.com - Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI, Ahmad Junaidi menyebutkan, pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak dapat berjalan optimal menyusul masih lemahnya pengawasan dalam hal penegakan hukum. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha peternakan juga turut menyumbang masalah kesehatan verteriner.
"Hingga kami masih menemukan pelanggaran yang dilakukan masyarakat, terutama pelaku usaha peternakan. Untuk itu diperlukan pengawasan ekstra di lapangan," katanya, ketika ditemui di sela-sela acara Harmonisasi dan Sosialisasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Jawa Tengah, Kamis (1/11).
Menurut dia, perusahaan peternakan skala besar cenderung bisa memahami ketentuan yang ada. Hanya saja, peternak skala kecil masih perlu diawasi dan dibina guna mengantisipasi pelanggaran.
"Selain pelanggaran kesehatan, hingga kini petugas masih menemui pemotongan sapi betina produktif meski dalam undang-undang yang ada jelas melarangnya. Berdasarkan data kami, pemotongan sapi betina produktif banyak terjadi di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur serta Banten," ungkapnya.
Dipaparkan lebih lanjut, keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) nantinya dibuat agar Undang-undang yang ada dapat diimplementasikan sehingga tujuannya bisa tercapai sesuai harapan. Selain penerbitan PP, kedepan akan diterbitkan pula Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden.
Ditemui terpisah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah, Whitono menjelaskan, tahun depan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah berencana hendak mendorong penerbitan peraturan daerah tentang peternakan dan kesehatan hewan. Sebagai awalan, lanjut Whitono, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah telah melaksanakan sosialisasi peraturan yang ada dan memberi pembinaan kepada para peternak melalui kelompok ternak.
"Kesadaran dari pelaku dalam hal ini peternak lebih diharapkan dibandingkan harus melalui penegakan hukum di lapangan. Bila sudah berjalan, kami pun optimis angka pelanggaran termasuk diantaranya penjualan daging glonggongan dan ayam tiren bisa menurun," tandasnya.
( Ranin Agung / CN34 / JBSM )
sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/11/01/134336/Ditjen-Peternakan-Kesehatan-Masyarakat-Veteriner-Butuh-Pengawasan-Ekstra

Peternakan Sapi Indonesia Masih Kekurangan Lahan

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Lahan pengembangan usaha ternak sapi di Indonesia masih kurang. Peternakan yang dilaksanakan saat ini umumnya hanya dibangun dalam lahan yang sangat terbatas, padahal Indonesia memiliki lahan baik berupa hutan maupun perkebunan yang cukup luas untuk bisa dijadikan sebagai lahan peternakan.
"Kondisi dunia peternakan kita bisa dikatakan ironis. Bagaimana tidak untuk mengembangkan usaha peternakan saja tidak punya lahan," kata Dekan Fakultas Peternakan UGM Prof Dr Ir Ali Agus DAA DEA di kampus setempat, dalam rangkaian acara
dies natalis Fakultas Peternakan UGM ke-43.
Disebutkan bahwa lahan seluas dua sampai tiga hektare idealnya digunakan untuk menggembalakan satu ekor sapi. Sementara di Indonesia sendiri hingga saat ini terdapat setidaknya 14 juta ekor sapi ternak. "Di Indonesia banyak areal yang bisa dijadikan sebagai lahan peternakan seperti hutan maupun areal pertanian," katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, dikatakan perlu adanya sinergi antara dinas peternakan dengan kementrian kehutanan maupun kementrian pertanian dalam pemanfaatan lahan. Dengan adanya sinergi antarlembaga terkait diharapkan dapat meningkatkan potensi usaha dunia peternakan Indonesia untuk mewujudkan swaembada pangan nasional.
Diperkirakan, upaya mewujudkan swasembada daging pada 2014 cukup berat. Meskipun pemerintah Indonesia mendorong pengembangan ternak sapi, upaya tersebut dirasa belum bisa mengejar pecapaian swasembada sapi. Pasalnya permintaan terhadap daging sapi masih tergolong tinggi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi nasional yang mencapai 484 ribu ton setahun.
"Peternakan sapi Indonesia saat ini baru dapat memenuhi sekitar 60 persen kebutuhan daging nasional. Tahun 2009 kita masih harus impor sekitar 800 ribu ekor sapi dan di tahun 2011 sebanyak 300 ribu ekor sapi, itu belum termasuk dagingnya. Kebutuhan cukup tinggi tapi belum bisa memenuhi sendiri, padahal potensi lokal besar," paparnya.
( Bambang Unjianto / CN26 / JBSM )

sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/10/27/133842/Peternakan-Sapi-Indonesia-Masih-Kekurangan-Lahan

Peternakan Indonesia Ikuti Irama Negara Maju

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Direktur Pusat Penelitian Biologi LIPI Dr Siti Nurmaliati menuturkan bahwa pembangunan peternakan di Indonesia belum sepenuhnya didasarkan pada potensi dan ketersediaan sumber daya lokal baik untuk genetik, pakan, maupun teknologi.
Pembangunan yang dilakukan justru mengikuti irama atau keunggulan kompetitif yang dikembangkan negara-negara maju. Akibatnya ketergantungan peternak pada teknologi dan bahan-bahan input dari luar negeri terus meningkat.
"Pembangunan usaha dan industri peternakan Indonesia semestinya dibangun berdasarkan potensi, kekuatan, dan peluang yang tersedia sekaligus memperhatikan tantangan, ancaman, dan kelemahan yang ada," tandasnya dalam Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Peternakan Indonesia yang digelar di University Club UGM.
Disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman plasma nutfah ternak. Sayangnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik. Padahal rumpun ternak asli Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibandingkan ternak impor.
Salah satunya adalah daya adaptasi yang baik terhadap lingkungan tropis dengan sifat reproduksi yang baik sebagai akibat seleksi alam yang alami.
Lebih lanjut dikatakan, agar peternakan di Indonesia lebih berdaya saing, dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, serta menyejahterakan peternak di pedesaan, diperlukan upaya-upaya menyinergikan keunggulan komparatif dan inovasi lokal. Di samping itu pula mengkombinasikan dengan teknologi yang masuk ke Indonesia.
Direktur Perbibitan Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI Ir Abubakar SE MM mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah berusaha mendorong pelestarian sumberdaya genetik hewan atau bibit ternak asli Indonesia melalui pemuliaan plasma nutfah.
Usaha pembibitan tersebut disertai dengan adanya pengembangan sistem informasi, upaya pendidikan dan pelatihan, pembinaan kelembagaan, serta standarisasi produk peternakan. "Usaha pembibitan saat ini dilakukan untuk menghasilkan bibit unggul yang kuat, produktif, dan tentunya berdaya saing," tuturnya.
( Bambang Unjianto / CN26 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/09/30/131368/Peternakan-Indonesia-Ikuti-Irama-Negara-Maju

Rp 200 Triliun Untuk Swasembada Beras

TEMPO.CO, Malang - Pemerintah mengalokasikan dana Rp 200 triliun untuk program swasembada beras dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013. "Harapannya, di masa mendatang kita bisa kembali menjadi pengekspor beras," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, seusai acara pengukuhan dirinya sebagai Ketua Dewan Penasihat Kontak Tani Nelayan Andalan di Pendapa Pemerintah Kabupaten Malang, Rabu, 31 Oktober 2012.

TEMPO/Tony Hartawan

Hatta mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk membangun dan memperbaiki irigasi, waduk, embung, dan infrastruktur jalan. Dana tersebut juga disalurkan untuk program pengembangan varietas bibit padi dengan produktivitas tinggi seperti Ciherang dan Cibogo yang dikembangkan di Kabupaten Malang.

"Dua padi ini menghasilkan 10 ton beras per hektare." katanya.

Untuk mendukung swasembada, Hatta memerintahkan Perum Bulog melakukan terobosan. Salah satunya dengan program On Farm Alternatif, bekerja sama dengan Gabungan Kelompok Tani Sampurna Malang. Dengan program ini Bulog terlibat langsung dalam proses penanaman dan pembelian gabah atau beras dari kelompok tani.

"Dengan program On Farm Alternatif, target produksi beras nasional bisa tercapai," ujarnya.

Tahun 2012, produksi beras nasional ditargetkan sebanyak 38 juta ton. Indonesia juga memiliki surplus 2 juta ton dari produksi 2011 yang mencapai 36 juta ton. Pemerintah menyiapkan cadangan beras melalui Bulog sebanyak 2 juta ton.

ABDI PURMONO

sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/10/31/090438915/Rp-200-Triliun-Untuk-Swasembada-Beras

Pertanian Organik Sebagai Pertanian yang Berkelanjutan*)

TEMPO.CO, Mengamati perkembangan pangan dan komoditas pertanian akhir-akhir ini, khususnya perkembangan dalam harganya yang dicirikan oleh tren yang meningkat, yang merupakan kebalikan tren harga-harga komoditas pangan dan pertanian selama kurang-lebih setengah abad terakhir abad ke-20, sangatlah menarik. Apalagi kalau kita mengingat bahwa sebagian besar rumah tangga di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, lebih dari setengah pengeluaran pangannya dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, tidak seperti pangsa pengeluaran pangan rumah tangga di negara maju, yang proporsinya kurang dari 10 persen. Karena itu, bukan hanya kita harus meningkatkan pendapatan rumah tangga secara keseluruhan, tetapi yang lebih penting dan mendesak lagi adalah mencari jalan atau cara untuk bisa menekan biaya produksi pertanian tanpa mengorbankan produktivitasnya.

Kultur yang berkembang pada saat ini adalah kultur pertanian yang relatif mahal mengingat ketergantungannya pada input pertanian yang berkorelasi kuat dengan harga energi, khususnya minyak bumi, yang cenderung terus meningkat. Selain itu, ketergantungan pada pupuk yang disuplai secara eksternal dari luar sistem pertanian menghasilkan model pertanian yang tidak berkembang secara organik, yaitu membesar dan berkembang sebagai hasil kerja yang berproses di dalam tubuh pertanian, melainkan yang bergantung pada faktor eksternal. Lebih jauh lagi, pertanian Indonesia selama ini menggantungkan 100 persen kebutuhan unsur fosfat (P) dan potasium (K) melalui impor. Data menunjukkan bahwa nilai impor pupuk Indonesia meningkat dari US$ 564,3 juta pada 2006 menjadi US$ 1,4 miliar pada 2010 (BPS, 2011). Nilai impor tersebut jauh lebih besar daripada nilai ekspor pupuk Indonesia. BPS mencatat, misalnya, pada periode Januari hingga September 2011, nilai ekspor pupuk hanya mencapai US$ 351.48 juta.

Selain mahal, pertanian yang berbasis pada faktor eksternal di atas memberi banyak dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup, khususnya terhadap biodiversitas, polusi air, dan kontaminasi rantai ekosistem. Fenomena ini menggambarkan secara implisit bahwa pertanian Indonesia tidaklah memenuhi kriteria keberlanjutan, baik secara teknologi, ekonomi, maupun ekologi.

Pertanian organik dalam tulisan ini diartikan sebagai pertanian yang pertumbuhan dan perkembangannya lebih mengandalkan pada daya atau sifat intrinsik ekosistem alam yang berinteraksi dengan sistem sosial dan ekonomi sebagai faktor lingkungan yang diinternalisasi dalam proses ko-evolusi dari sistem pertanian tersebut. Kata organik analog dengan kata DNA atau gen yang mengatur pola hidup dan perkembangan suatu makhluk hidup dari dalam tubuh itu sendiri. Pertanian adalah sebagai makhluk atau sosok kehidupan itu sendiri. Tentu saja faktor lingkungan turut menentukan sifat dan sifat serta jenis, jumlah atau variasi hasil, serta hal lainnya yang menyatu dengan sistem pertanian organik tersebut secara keseluruhan.

Khudori (Koran Tempo, 30 Juli 2012), menggunakan data Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian, menyebutkan bahwa sekitar 73 persen lahan sawah (sekitar 5 juta hektare) memiliki kandungan C-organik sangat rendah sampai rendah (C-organik < 2 persen), 22 persen memiliki kandungan C-organik sedang (2-3 persen), dan 4 persen memiliki kandungan C-organik tinggi (> 3 persen). Tanah dengan kandungan C-organik < 2 persen dapat dikategorikan sebagai lahan sawah yang sakit dan kelelahan. Bila dibandingkan dengan lahan sawah sehat yang memiliki kandungan C-organik > 3 persen, kondisi itu sudah sangat kritis. Kondisi ini hanyalah satu ilustrasi bahwa sistem pertanian yang diterapkan selama ini menghasilkan output yang membahayakan keberlanjutan pertanian Indonesia, yang gejala kegagalannya sudah tampak sejak lama.

Kondisi yang disebutkan terakhir telah mendorong lahirnya kebijakan go organic. Sayang sekali, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini banyak menghadapi permasalahan atau kendala. Saya berpendapat bahwa permasalahan utama dari program go organic ini bersumber dari kurang tepatnya pemahaman dan rancang bangun dari kebijakan yang diciptakan, yang akhirnya berdampak negatif terhadap implementasinya.

Pemahaman yang perlu dibangun sejak awal adalah bahwa pertanian organik adalah pertanian modern. Artinya, pertanian organik tidak sama dengan pertanian yang didasarkan semata-mata pada penggunaan pupuk organik atau pupuk kandang, walaupun pupuk organik tersebut telah distandardisasi. Pertanian organik dilandasi oleh konsep reaksi kehidupan antara mikro organisme sebagai unsur organik dan lingkungannya, seperti tanah dan faktor cuaca dalam kaitannya dengan produksi tanaman, ikan, atau ternak pada suatu wilayah yang telah dirancang sebelumnya sebagai kawasan pertanian organik. Output dari sistem pertanian organik adalah hasil pertanian, baik berupa pangan, hortikultura, perikanan, maupun peternakan yang sebagian besar input-nya adalah unsur kehidupan (mikroorganisme) yang dibawa oleh beragam bahan organik yang telah diolah berdasarkan teknologi mutakhir yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Produk lainnya adalah energi yang dihasilkan dari pemanfaatan biomassa yang dikonversi menjadi biogas atau bentuk energi lainnya. Dengan skala sistem pertanian organik yang besar, misalnya 10 ribu hektare, produk energi ini akan mencapai skala bilangan megawatt. Keberlanjutan lingkungan hidup dan kehidupan sosial yang berkembang pada suatu wilayah juga menjadi produk inherent dari sistem ini.

Konsep keterpaduan komoditas, wilayah, teknologi, dan sosial-ekonomi pada suatu wilayah dengan skala ekonomi yang memadai (misal, 10 ribu ha) yang diintegrasikan oleh suatu badan usaha, misalnya yang saya namakan Badan Usaha Milik Petani (BUMP), merupakan institusi operasionalisasi pertanian organik sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini. Karena itu, dapat dikatakan bahwa pertanian organik sebagaimana diuraikan adalah landasan bagi terwujudnya pertanian yang berkelanjutan.


*) Agus Pakpahan, Ekonom Kelembagaan dan Sumber Daya Alam
sumber : http://www.tempo.co/read/kolom/2012/08/08/630/Pertanian-Organik-Sebagai-Pertanian-yang-Berkelanjutan

Jusuf Kalla: Jangan Andalkan Perluasan Sawah

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menilai langkah pemerintah yang terlalu mengandalkan penambahan lahan untuk sawah adalah keliru. Sebab, lahan sawah baru justru membutuhkan waktu lebih lama untuk panen karena harus menambah pengairan, membabat hutan baru, dan memindahkan para transmigran.

"Menambah lahan sawah baru 100 ribu hektare belum tentu 10 tahun selesai. Swasembada bisa makin molor," kata Kalla dalam acara bedah buku Jurus Jitu Atasi Krisis, di gedung Bulog, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2012.

Pemerintah, lanjutnya, hanya perlu meningkatkan produktivitas lahan sawah dari 5 ton per hektare menjadi 6-7 ton per hektare. Dengan peningkatan produktivitas ini, pemerintah tidak perlu investasi besar-besaran dan bisa dijalankan dalam jangka waktu satu tahun.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. ANTARA/Dhoni Setiawan

Peningkatan produktivitas lahan sawah ini, lanjutnya, tentu membutuhkan peran perguruan tinggi negeri dan swasta dalam pengembangan riset benih unggul. Produktivitas yang tinggi dianggap lebih mampu meningkatkan pendapatan petani ketimbang menambah lahan sawah baru.

"Kita masih ada ruang menaikkan produktivitas lahan sawah 40 persen menjadi 7 ton per hektare. Vietnam saja bisa 8 ton dan Cina 10 ton per hektare," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah mencanangkan program bernama Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K), yang bertujuan mendukung target surplus produksi beras sebesar 10 juta ton pada 2014. Dalam jangka pendek, juga akan dicetak sawah baru seluas 100 ribu hektare, yang terbagi atas 30 ribu hektare digarap oleh PT Pertani, 40 ribu hektare PT Syang Hyang Seri, dan 30 ribu hektare oleh Pusri.

Kalla menilai kebijakan BUMN menambah lahan sawah baru sama dengan ingin menyaingi petani. "Kalau menambah sawah berarti memiskinkan petani. Keliru kalau BUMN mau tambah sawah karena pendapatan petani akan turun," ujarnya.

ROSALINA

sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/10/15/090435743/Jusuf-Kalla-Jangan-Andalkan-Perluasan-Sawah

Program Sawit-Sapi Percepat PSDSK tahun 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Salah satu masalah dalam pengembangan peternakan guna mendukung Percepatan Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) 2014 adalah ketersediaan lahan. Perkebunan kelapa sawit melalui sistem integrasi sapi dan kelapa sawit menjadi potensi besar yang dapat dijadikan sebagai areal pengembangan sapi.
''Perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat luas dan berpotensi diintegrasikan dengan pemeliharaan ternak, terutama ternak sapi,'' papar Ir I Gede Suparta Budisatria MSc PhD di auditorium Fakultas Peternakan UGM pada seminar nasional ''Reformasi Konsep Program Integrasi Perkebunan-Peternakan''.
Beberapa perkebunan, katanya, telah menerapkan integrasi perkebunan-ternak dengan pola yang berbeda-beda. Beberapa perkebunan kelapa sawit saat inipun telah melakukan program integrasi sapi dan kelapa sawit dengan istilah SISKA (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit). ''Berbagai kajian menunjukkan pelaksanaan SISKA mampu memberikan peningkatan produksi baik bagi perkebunan kelapa sawit maupun ternak sapi,'' ungkapnya.
Seminar ''Reformasi Konsep Program Integrasi Perkebunan-Peternakan'' merupakan seminar dalam rangka dies ke-43 Fakultas peternakan UGM sekaligus sebagai upaya mengevaluasi pelaksanaan integrasi yang sudah dilakukan dan berusaha mencari sistem integrasi yang tepat.
Seminar hasil kerjasama Fakultas Peternakan UGM dan Bank Rakyat Indonesia menghadirkan pembicara kunci Dr Agus Suherman perwakilan Kementerian BUMN untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Peternakan dan Perkebunan, Prof Dr Zaenal Bachruddin, Direktur utama PT Widodo Makmur Ir Tumiyo MBAY Bupati Wajo, para pengusaha sapi potong, akademisi, LSM dan mahasiswa.
Agus Suherman mengatakan, sesuai peraturan yang ada maka pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Peternakan dan Perkebunan (PKBL) merupakan kewajiban perusahaan. UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas mewajibkan setiap perusahaan untuk menjalankan program tanggungjawab sosial dan lingkungan.
Dekan Fakultas Peternakan UGM Prof Dr Ir Ali Agus DAA DEA, capaian masyarakat Indonesia di bidang pangan masih menjadi persoalan besar. ''Kita berharap Fakultas Peternakan UGM bergerak cepat, melakukan sesuatu untuk perkembangan yang diinginkan. Terlebih tidak lama lagi tahun 2014/2015 telah memasuki pasar bebas Asia,'' katanya.
Program integrasi perkebunan sawit dan sapi sesungguhnya telah diancang sejak tahun 1989. Dengan program itu diharapkan mampu mendukung program swasembada daging tahun 2014 di Indonesia. ''Kita semua berharap dengan program ini mampu memberdayakan sumberdaya manusia, peternak lokal dan sumberdaya alam dengan mengutamakan 3T Terluar, Terdepan dan Tertinggal,'' tambahnya.
( Bambang Unjianto / CN34 / JBSM )

sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/11/09/134993/Program-Sawit-Sapi-Percepat-PSDSK-tahun-2014

Ikan Impor Serbu Pekalongan

PEKALONGAN - Ikan impor berbagai jenis dalam beberapa bulan terakhir ini mulai beredar di pasar tradisional di Kota Pekalongan. Ikan jenis salem dari China itu merupakan jenis ikan yang paling banyak masuk. Harganya terbilang lebih murah dibanding ikan lokal. Ikan impor itu biasanya dikemas dalam dus berukuran 30 x 50 cm  dan dibungkus plastik berisi 90-100 ekor, dengan harga jual Rp 90 ribu per dus. Jika dibanding harga ikan lokal Rp 105 per dus, berisi 25-30 ekor ikan layang.

Ikan impor itu biasanya digelar pagi hari, di depan pintu gerbang TPI Kota Pekalongan, dengan menggunakan truk box yang dilengkapi dengan mesin pendingin cool storage.
Menurut Arso (51), pedagang ikan segar, warga Kelurahan Panjang Baru RT 06 RW 11, Pekalongan Utara, ikan impor harganya lebih murah, sehingga peminat ikan impor semakin meningkat.

Bahkan hampir setiap hari, beberapa truk pemasok ikan impor, yang didatangkan dari Jakarta, selalu masuk dan membongkar muatan di sekitar TPI Kota Pekalongan. “Pasokan ikan impor dari China, setiap hari berlimpah, sehingga para produsen ikan pindang, selalu tidak kekurangan bahan baku. Bahkan jika pasokan ikan lokal menipis, maka ikan impor dapat memenuhi kebutuhan, bagi para pedagang ikan segar dan olahan,” kata Arso.
Salah satu pedagang ikan olahan, Rasidin (46), warga Desa Pekajangan, Kecamatan Buaran, mengaku selain membeli ikan lokal jenis layang, juga hampir setiap hari membeli ikan impor 8-11 dus untuk diolah menjadi ikan pindang, dan kemudian dipasarkan ke Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. 

Soal rasa, Rasidin mengaku sebenarnya ikan lokal lebih enak dibanding impor. Guna menyiasati dagangan, dirinya mencampur kedua ikan itu untuk jadi olahan. “Ikan lokal, setelah diolah rasanya lebih manis. Sedangkan ikan impor tidak begitu manis, makanya saya campur, karena bentuknya hampir sama dengan ikan lokal,” terangnya.(H63-90,47)

sumber : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=204695

17 Warga Sudan Pelajari Pengolahan Ikan di Pekalongan

PEKALONGAN, suaramerdeka.com - Sebanyak 17 orang warga Sudan yang mempunyai usaha di bidang perikanan mengikuti pelatihan dengan tema International Training Workshop on Quality Control and Management on Fisheries Industries di Aula kawasan Pantai Wisata Bahari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP).
Pelatihan ini diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Sudan. Pelatihan yang digelar pada 13 Oktober hingga 22 Oktober tersebut, bertujuan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam Kerja sama Selatan-Selatan dan penguatan ketahanan pangan global.
Sebelum di Pekalongan, mereka mengikuti pelatihan di Tegal. “Ini merupakan program pertama dan peluang yang sangat bagus untuk meningkatkan hubungan bilateral Sudan-Indonesia,” kata Direktur Kerja sama Teknik Kementerian Luar Negeri, Siti Nugraha Mauludiah.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kelautan dan Perikanan, KKP, Syarief Wijaya menjelaskan, dalam pelatihan ini, warga Sudan akan mempelajari cara mengelola dan mengembangkan industri perikanan agar menjadi sektor yang dapat memberikan penghasilan untuk kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, Sudan memiliki potensi perikanan yang cukup besar, baik ikan air tawar maupun ikan laut. Namun, potensi kekayaan ikan yang cukup besar itu belum dikelola optimal untuk menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat.
“Sudan dan Indonesia punya kesamaan. Melalui pelatihan ini, kami berharap Indonesia bisa membantu Sudan dalam mengembangkan industri perikanan. Dalam pelatihan ini akan dipelajari bagaimana kiat-kiat mengelola dan mengembangkan potensi perikanan agar bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, pelatihan tersebut juga untuk mempromosikan blue economy, yakni pengembangan ekonomi yang mengandalkan sumberdaya kelautan. Sementara itu, salah seorang peserta, Salaheldeen Habiballah menjelaskan, ada beberapa hal yang akan dipelajari selama mengikuti pelatihan di Indonesia.
Di antaranya tentang industri kapal, sistem pendingin, produk berkualitas baik dan sistem rantai dingin.
( Isnawati / CN26 / JBSM )

sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/10/21/133323/17-Warga-Sudan-Pelajari-Pengolahan-Ikan-di-Pekalongan

Lima Pelabuhan Ikan Tanpa Syahbandar

SEMARANG, suaramerdeka.com - Dari sembilan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah, baru empat yang telah dilengkapi syahbandar. Hal ini menyebabkan ribuan nelayan di lima pelabuhan kesulitan mengurus surat izin berlayar.
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Agus Syaefudin menyebutkan, empat pelabuhan yang memiliki syahbdandar yakni Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidanglor Batang, PPP Wonokerto Pekalongan, PPP Asemdoyong Pemalang dan PPP Tegalsari Tegal.
Adapun lima yang belum ialah PPP Tasik Agung Rembang, PPPBajomulyo Pati, PPP Moro Demak, PPP Karimunjawa Jepara dan PPP Tawang Kendal "Untuk nelayan di pelabuhan yang tidak punya syahbandar ini menyulitkan, karena mereka harus mengurus di pelabuhan umum," katanya dalam diskusi "Wilayah Maritim Bagai Anak Yatim" di Hotel Quest, Senin (9/7).
Keberadaan syahbandar juga dinilai sangat penting. Bukan hanya menerbitkan surat izin berlayar, tetapi juga mengawasi aktifitas pelabuhan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Selain itu beberapa fasilitas lain juga kurang sehingga pemanfaatkan pelabuhan perikanan tidak maksimal.
Pelabuhan seharusnya tak hanya digunakan untuk tempat labuh kapal, pendaratan ikan dan pemasaran. Tetapi juga untuk pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; serta pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan tangkap.
"Misalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, pelayanan informasi dan iptek, bisnis perikanan dan jasa kelautan," jelasnya.
( Anton Sudibyo / CN26 / JBSM )

sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/07/09/123715/Lima-Pelabuhan-Ikan-Tanpa-Syahbandar

Redfish Undip Klasifikasikan Sampah

SEMARANG, suaramerdeka.com - Sabtu (3/11), anggota Redfish Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip mendatangi lokasi obyek wisata Pantai Maron Semarang. Bukan acara liburan, melainkan bergotong royong membersihkan sampah yang berserakan di bibir pantai.
Sampah nampak menggunung, lantaran pada Jumat (2/11) malam, Kota Semarang diguyur hujan lebat. Air hujan membawa sampah dari pemukiman menuju laut dan kembali terdampar di bibir pantai oleh ombak.
Tim yang terdiri dari 20 mahasiswa Undip ini bukan sekedar membersihkan sampah. "Dibagi menjadi dua tim. Dan hanya mengambil sampah anorganik saja," kata Bonifacius Arbanto selaku Pelatih dan Instruktur Selam Redfish.

SAMPAH: Anggota Redfish tengah mengambil sampah-sampah anorganik di bibir Pantai Maron, Sabtu (3/11). (suaramerdeka.com/ Hanung Soekendro)

Bukannya tanpa tujuan. Nantinya sampah-sampah anorganik akan diklasifikasikan lagi berdasarkan jenis dan bentuknya. Hal ini dinamakan metode ocean coastal clean up.
Sampah-sampah yang diambil diantaranya berupa kaleng, sedotan, mainan, balon, kain atau bungkus rokok. Tujuannya untuk mengetahui sumber-sumber sampah tersebut, dan ini sudah dilakukan di dunia internasional selama sepuluh tahun terakhir
"Semuanya akan kami data. Hal ini akan rutin dilakukan. Setelah di Maron, kami akan ke Pantai Tulamben Bali. Data-data ini akan dikumpulkan dan semoga hasilnya bisa memberikan masukan pada pemerintah," ujar Bonifacius.
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka ulang tahun Redfish ke-2 tersebut dilengkapi dengan penanaman 250 mangrove di sekitar pantai. Tujuannya ikut menyelamatkan bibir pantai dari abrasi. Terlebih lagi, Pantai Maron adalah salah satu obyek wisata yang dimiliki oleh Kota Semarang dan harus dijaga bersama-sama.
Redfish sendiri merupakan Unit Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip. Unit ini fokus dalam kegiatan penelitian, selam, dan perikanan. Beberapa kegiatan sebelumnya berupa penelitian karang, ikan, dan mangrove.
( Hanung Soekendro / CN33 / JBSM )

sumber :  http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/11/03/134504/Redfish-Undip-Klasifikasikan-Sampah

Lahan Pertanian di Sleman Menyusut 70 Hektare per Tahun

SLEMAN, suaramerdeka.com - Ketahanan pangan di Kabupaten Sleman terancam masalah ketersediaan lahan. Pasalnya, tiap tahun sekitar 70 hektare lahan pertanian beralih fungsi.
"Pengendalian lahan pertanian harus terus diupayakan. Sleman adalah lumbung pangannya DIY, jika lahan terus menyusut produksi pangan akan terancam," kata Wakil Bupati, Yuni Satia Rahayu, Rabu (7/11).
Disamping penyusutan lahan, minimnya rasa kemandirian produsen lokal juga menjadi kendala. Imbasnya, konsumen selalu bergantung pada produk pangan dari luar.
"Sebenarnya kita bisa menjadi produsen yang tidak hanya sebagai penerima harga, tapi turut menentukan harga. Namun untuk mencapai itu, perlu diikuti jalinan kemitraan yang kuat," ujarnya.
Upaya kemitraan itu dapat berupa relasi antar keluarga, asosiasi maupun lembaga usaha. Selain mewujudkan kemandirian pangan, langkah jejaring juga mampu mendorong penciptaan produk yang berkualitas. Pada akhirnya bukan cuma kemandirian yang diraih, namun produk lokal juga akan mampu bersaing di pasar regional bahkan global.
( Amelia Hapsari / CN31 / JBSM )

sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/11/07/134799/Lahan-Pertanian-di-Sleman-Menyusut-70-Hektare-per-Tahun

Idul Adha, Harga Daging Sapi Turun

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro, mengatakan harga daging sapi menurun pada Oktober dibandingkan pada September 2012. "September harga mencapai 80 ribuan sekarang menjadi 78 ribuan," kata Syukur setelah melepas tim pemantau pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Kementerian Pertanian, Selasa, 23 Oktober 2012.


Syukur memproyeksi pada November harga daging juga akan turun karena masih banyak daging hasil sembelih yang bertebaran di pasar. Ia menjamin pasokan daging pada November dan Desember akan cukup.

Untuk tahun 2013, Kementerian Pertanian memproyeksi konsumsi nasional akan mencapai 500 ribu ton. Jumlah ini naik dibandingkan pada 2012 yang kira-kira mencapai 480 ribu ton. Kenaikan konsumsi daging sapi dipicu oleh beberapa faktor, yaitu naiknya populasi penduduk serta konsumsi per kapita. Pada 2013, populasi penduduk diperkirakan naik 1,5 persen, sementara konsumsi daging per kapita diproyeksi naik 2,2 persen dibandingkan pada tahun ini yang mencapai 1,9 persen.

Dari proyeksi konsumsi daging sapi 2013 yang mencapai 500 ribu ton, sebanyak 14 persen diperkirakan akan diperoleh dari impor. Impor dilakukan karena pasokan domestik tidak cukup untuk memenuhi konsumsi. Impor daging tahun depan diperkirakan mencapai 74-75 ribu ton. Dari 74-75 ribu ton, 60 persen merupakan sapi bakalan, sementara 40 persen adalah daging. Syukur mengatakan angka ini belum final karena masih menunggu rapat terbatas dengan kementerian yang terkait.

ANANDA W. TERESIA

Sumber : http://m.tempo.co/read/news/2012/10/23/136437287/Idul-Adha-Harga-Daging-Sapi-Turun

Kejar Swasembada, Disiapkan Lahan Kedelai Baru

REUTERS/Nacho Doce

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian optimistis target swasembada kedelai pada 2014 bisa tercapai. Direktur Aneka Kacang-kacangan dan Umbi-umbian Kementerian Pertanian, Maman Suherman, mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan beberapa langkah untuk mencapai itu.

“Dengan kerja keras dan komitmen saya rasa pemerintah bisa mencapai target itu. Yang penting gerakan bersama, dari segi produksi ada kelancaran sarana produksi, lalu tata niaganya,” kata Maman ketika dihubungi Tempo, Senin, 22 Oktober 2012.

Kementerian Pertanian, kata dia, sudah menyiapkan tambahan areal tanam kedelai tahun depan seluas 250 ribu hektare di delapan provinsi. Provinsi yang sudah disiapkan adalah Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, lanjut Maman, pemerintah juga tengah menggenjot produktivitas tanaman kedelai dari rata-rata 1,37 ton per hektare menjadi 1,56 ton per hektare. Caranya, melalui bantuan paket teknologi sistem Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) yang akan dilakukan di lahan seluas 455 ribu hektare.

Berdasarkan angka ramalan (ARAM) I Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kedelai tahun ini diprediksi hanya 779,74 ribu ton dengan luas lahan 566.693 hektare.

Maman menambahkan, untuk menggenjot produksi, pemerintah juga perlu menetapkan harga pokok pembelian (HPP) kedelai. Kementerian Pertanian menilai HPP idealnya berada di kisaran Rp 7.200-7.500 per kilogram.

Menurut dia, hal ini bertujuan melindungi harga kedelai di tingkat petani saat panen. Dia menyatakan, jika tidak ada HPP, petani akan menanggung rugi dari setiap produksinya. Rata-rata harga kedelai di tingkat petani Rp 3.000-4.000 per kilogram, padahal biaya produksi minimal Rp 5.200 per kilogram.


ROSALINA
sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/10/22/090437180/Kejar-Swasembada-Disiapkan-Lahan-Kedelai-Baru

LSM Minta Pemerintah Waspadai Landgrabing

ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan sejumlah LSM meminta Kementerian Pertanian dan instansi pemerintah terkait mewaspadai fenomena perampasan dan penumpukan penguasaan lahan pertanian dalam skala besar.

Menurut Program Officer Sekretariat Nasional Koalisi Anti Utang (KAU), Yuyun Harmono, kebijakan investasi skala besar terhadap lahan pertanian dan lainnya di Indonesia merupakan imbas dari bangkrutnya beberapa bank besar di negara maju.

"Kondisi bank-bank besar yang kolaps di dunia mendorong pengalihan bisnis ke sektor investasi pada sektor pertanian, dan ini adalah fenomena ''Land Rush'' dimana mereka terburu-buru menguasai tanah yang mendorong terjadinya perampasan tanah atau ''Land Grabbing''," katanya, Jumat 12 Oktober 2012.

Pernyataan ini dirilis menyikapi pertemuan tahunan IMF dan World Bank di Tokyo, Jepang yang berlangsung pada 9-14 Oktober 2012. Bertempat di Kantor Walhi, sejumlah juru bicara LSM mengkritisi praktek spekulasi pangan terutama di Indonesia, dengan menggunakan data FAO, The State Food Insecurity 2012. Data itu menyebutkan jumlah penduduk kelaparan dan kurang gizi di dunia sudah mencapai 870 juta orang atau 1 dari 8 orang dan sejumlah 14,9% dari total penduduk bumi sejak tahun 2011 akibat krisis harga pangan. Krisis pangan ini kerap dikutip lembaga internasional untuk melegitimasi pola pertanian skala besar (food estate).

Senada dengan KAU, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Abetnego Tarigan, menilai ada kesalahan fatal dalam pola distribusi sumber daya alam dengan mekanisme pasar yang dianjurkan oleh Bank Dunia dan dijalankan oleh pemerintah. Pola ini justru menyebabkan krisis harga pangan. "Pemerintah hanya memikirkan keuntungan yang didapatkan dari investasi korporasi, tanpa memperhatikan melemahnya aktor-aktor seperti petani skala kecil yang akan menjadi buruh dan menjadi miskin akibat korporasi atau industri besar," ia menegaskan.

Walhi dan LSM lainnya yang bergerak pada perlindungan aktor-aktor penghasil sumber daya alam sepakat menghimbau pemerintah untuk merevisi sejumlah Undang-Undang yang dinilai mendukung kebijakan Bank Dunia.
Direktur Program Indonesia Human Rights Committee for Social Justice Dhona El Furqon mendesak revisi atas Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996, "Harus direvisi karena tidak melindungi kebutuhan rakyat, melainkan membuka kesempatan seluasnya bagi pihak swasta dan asing untuk menguasai sumber-sumber pangan," ia menegaskan.

FIONA PUTRI HASYIM

sumber :  http://www.tempo.co/read/news/2012/10/13/090435399/LSM-Minta-Pemerintah-Waspadai--Landgrabing

Bhutan Menuju Negara 100 Persen Produk Organik

 
TEMPO.CO, New Delhi - Kerajaan Himalaya, Bhutan, memastikan akan menjadi negara pertama di dunia yang mengubah semua produk pertaniannya 100 persen organik.

Negara berpenduduk mayoritas Buddha ini menerapkan misi tersebut sebagai pendekatan yang baik untuk pembangunan ekonomi. Selain itu, juga sebagai langkah perlindungan terhadap lingkungan dan berfokus pada kesejahteraan mental.

"Bhutan memutuskan untuk beralih pada ekonomi hijau. Penggunaan bahan kimia yang begitu banyak tidak sesuai dengan keyakinan kami dalam Buddhisme, yang selalu menyerukan hidup harmonis dengan alam," ujar Pema Gyamtsho, Menteri Pertanian Bhutan, seperti dikutip AFP, Jumat, 5 Oktober 2012.

Bhutan memiliki populasi lebih dari 700 ribu orang, yang tinggal di desa-desa kecil yang letaknya terputus-putus. Dua pertiga penduduknya bergantung pada pertanian. Mereka mayoritas menggunakan pupuk kompos atau daun sebagai pupuk alami. "Hanya petani di daerah yang dapat diakses oleh jalur transportasi yang mudah mendapatkan bahan kimia," ujarnya.

Pesaing Bhutan dalam langkah 100 persen organik ini adalah pulau kecil Niue di Pasifik Selatan, yang berpopulasi 1.300. Menurut angka dari Institut Penelitian Pertanian Organik dan Federasi Internasional Gerakan Pertanian Organik, pasar organik global diperkirakan bernilai 57 miliar dolar pada tahun 2010.

Bhutan mengirimkan jamur langka ke Jepang, sayuran kelas atas ke Thailand, apel ke India, dan juga beras merah ke Amerika Serikat. Dengan menghindari pupuk dan bahan kimia lainnya, negara dapat mengurangi tagihan impor.

AFP | DISCOVERY NEWS | ISMI WAHID
sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/10/06/118434081/Bhutan-Menuju-Negara-100-Persen-Produk-Organik

Produk Terbaru SUPERFARM RHIZOBIUM

SUPERFARM RHIZOBIUM

Pupuk Hayati Multiguna

No. Pendaftaran : P 975/HAYATI/DEPTAN-PPVTPP/VIII/2011

Rhizobium Superfarm adalah pupuk hayati multiguna yang murni karena proses sterilisasi medianya (sebagai carier rhizobium) menggunakan radioisotop (teknologi nuklir).

Keunggulan Superfarm Rhizobium :

1. Mengurangi pemakaian Urea hingga 100%, TSP 50%, dan Kaptan 50%
2. Diperkaya dengan hara mikro
3. Dibuat dengan teknologi mutakhir
4. Meningkatkan hasil produksi
5. Bebas bakteri pathogen

Dosis Pemakaian :
Satu sachet (25gr) untuk 5-10 kg benih kedelai, dan untuk 1 ha gunakan 4-5 sachet

Cara Penggunaan :

1. Basahi benih dengan air bersih
2. Campur Superfarm Rhizobium 1 sachet ke dalam 100 cc air, lakukan di tempat bersih dan sejuk
3. Aduk sampai Superfarm Rhizobium melekat secara merata pada benih
4. Biarkan dikeringanginkan sekitar 5 menit
5. Benih yang sudah dicampur dengan Superfarm Rhizobium harus segera ditanam
6. Setelah penanaman, lubang benih ditutup kembali dengan tanah

Divisi Marketing 2013

Pemerintah Didesak Genjot Investasi Pertanian

TEMPO.CO, Jakarta - James Whitaker, Kepala Ekonom The United States Agency for International Development (USAID) untuk Indonesia, mendesak pemerintah genjot investasi di sektor pertanian. Dia mengingatkan, krisis pangan bisa terjadi akibat perubahan iklim. 

"Setiap negara harus segera berinvestasi di sektor pertanian dan mendorong petani bisa memproduksi lebih," kata James dalam diskusi harga pangan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Pacific Place, Jakarta, Kamis, 13 September 2012.

James mengatakan, krisis pangan terjadi apabila harga komoditas pangan sudah melambung tinggi, namun daya beli konsumen dunia menurun. Saat ini, negara-negara produsen perlu berhati-hati dan mulai mengantisipasi kekeringan. Sebab, akibat kekeringan inilah Amerika Serikat sudah merasakan dampaknya pada gagal panen jagung dan kedelai.

Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo sedang melakukan panen padi dengan mesin perontok padi seharga Rp 300 juta di Kemangkon Purbalingga, Selasa (28/8). TEMPO/Aris Andrianto

Pada satu sisi, harga pangan dunia yang meningkat ini menguntungkan petani sehingga bersemangat untuk memproduksi lebih. Namun dilema terjadi pada sisi lain bahwa permintaan dunia akan menurun akibat tingginya harga.

James menyarankan Indonesia agar lebih memperhatikan infrastruktur pertanian, seperti jaringan irigasi dan transportasi. Jaringan irigasi dianggap penting untuk menghadapi kekeringan, sementara transportasi diperlukan agar distribusi hasil pertanian tidak mengganggu pasokan masyarakat.

Selain itu, menurut dia, pemerintah Indonesia harus mulai menerapkan teknik bercocok tanam melalui bioteknologi. Oleh sebab itu, perlu adanya pendalaman riset untuk mengantisipasi kekeringan yang berakibat pada produksi. "Perlu juga dukungan kebijakan pemerintah terhadap keamanan pangan," ujarnya.

Ekonom pertanian dan perdagangan dari Institut Pertanian Bogor, Wayan Susila, berpendapat sama. Untuk mengantisipasi krisis pangan, pemerintah harus menggenjot produksi dalam negeri sehingga membutuhkan tambahan investasi seperti pengairan dan pengembangan bibit.

Langkah lainnya, menurut dia, pemerintah tidak perlu terlalu ketat dalam perdagangan. Artinya, jika harga di luar negeri turun sementara pemerintah ingin melindungi petani, pemerintah sebaiknya ikut menaikkan tarif. "Tapi, kalau harga di luar negeri sangat tinggi, ya tarifnya diturunkan untuk melindungi konsumen," kata Wayan pada acara yang sama.

Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Anwar Nasution, menambahkan, pemerintah perlu mengolah sumber daya alam menjadi komoditas yang bernilai tambah. "Jangan hanya untuk ekspor bahan baku, seharusnya diolah supaya nilainya naik," kata dia.

ROSALINA


Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/09/13/090429331/Pemerintah-Didesak-Genjot-Investasi-Pertanian

Dikembangkan, Model Pertanian di Perkotaan

Solo, suaramerdeka.com - Luas lahan pertanian yang terus berkurang dari tahun ke tahun membuat para dosen di Fakultas Pertanian Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta membuat langkah inspiratif di bidang tanaman pangan.  Mereka mengembangkan model pertanian kota guna menyiasati banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi.

"Bidang pertanian memegang peran penting untuk menjaga stabilitas pangan. Karena itu kami mengembangkan model pertanian kota yaitu konsep menanam tanaman pertanian, dengan media khusus menyikapi sempitnya lahan yang ada,"kata Pembantu Rektor III UTP, Ir Agus Budiyono MP.

Ia sendiri membuat media tanam dengan menggunakan beberapa papan yang disatukan, hingga membentuk balok panjang. Tapi salah satu sisi dibiarkan terbuka.

Lalu, kata Agus, ia membuat rangka dari besi untuk menaruh enam media tanam berbentuk balok itu. Rangka besi itu berukuran sekitar 3 m x 80 cm, dengan tinggi 2 m. Pada rangka besi bagian atas, disediakan tempat khusus air yang digunakan untuk menyiram tanaman. Lalu beberapa paralon di pasang, sehingga ketika kran air dinyalakan, semua tanaman akan tersirami.

Selanjutnya, media tanam diisi tanah yang sudah dicampur pupuk kandang. Setelah itu, tanah tersebut ditanami aneka tanaman. Misalnya sayur-sayuran. Selain media tanam berbentuk balok dari papan kayu, ungkapnya, ada juga dosen lain yang membuat media tanam dari bambu besar yang dilubangi agak lebar, sehingga bisa diberi tanah dan pupuk sebagai tempat menanam.

Model pertanian kota, ungkapnya, sekaligus bisa digunakan untuk mengembangkan pertanian organik. Pasalnya perawatannya secara alami, tanpa menggunakan pupuk atau bahan kimia lainnya.  Model pertanian kota, kata Agus, dikembangkan menjadi salah satu unit kegiatan mahasiswa (UKM) di UTP. Harapannya mahasiswa bisa berperan serta mengembangkannya.

Jika benar-benar ditekuni, kata Agus, model pertanian ini bisa digunakan untuk membantu mahasiswa membayar uang kuliah. Hasil pertanian, bisa dijual dan hasilnya bisa dikumpulkan sebagai persediaan membayar uang kuliah.

(Evie Kusnindya/CN34/JBSM)

sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/08/27/128132/Dikembangkan-Model-Pertanian-di-Perkotaan

PRODUK PERTANIAN SUPERFARM

A. Pupuk Cair Organik

Pupuk cair organik Superfarm dihasilkan dari perpaduan proses ekstraksi dan fermentasi bahan-bahan nabati dan hewani.  Pupuk cair organik mengandung unsur hara makro dan mikro yang siap diserap oleh tanaman, serta zat pengatur tumbuh alami.

Komposisi :

-Hara Makro N (2,88%), P2O5 (2,11%), K2O (2,12%)

-Hara Mikro Ca (0,06%), Mg (0,05%)

-Hormon perangsang tumbuh alami

-Mikroorganisme penunjang

Keunggulan :

-Hasil berkualitas dan sehat

-Tidak meninggalkan residu di tanaman dan tidak mengandung bahan kimia dalam pembuatannya

Aturan pakai :
Kocok dahulu

Perendaman pada bibit tanaman :
Campurkan 5-10cc/liter air, rendam bibit selama 8-12 jam atau sampai biji mengembang

Tanaman sebelum pindah ke lahan :
Campurkan 10cc/liter air, dan rendam akar tanaman selama 3-5 menit sebelum dipindahkan ke lapang

Tanaman selama di lahan :
Campurkan 4-6cc/liter air, dan semprotkan ke seluruh bagian tanaman dan tanah disekitarnya

B. Pupuk Cair Semi Organik

Pupuk cair semi organik Superfarm adalah olahan teknologi canggih dimana bahan kimia murni diikat dengan unsur senyawa organik, sehingga mengandung unsur hara yang tinggi, sehingga mampu menjawab permasalahan dilapang seperti, produktivitas yang menurun karena kondisi lahan yang sudah rusak dan biaya produksi yang terus meningkat.

Komposisi :

-Hara Makro N (19,99%), P2O5 (5,39%), K2O (5,72%)

-Hara Mikro Ca (4,98%), Mg (0,62%), Fe, Cu, Mn, Al, S

-Hormon perangsang tumbuh

Keunggulan :

-Ramah lingkungan

-Mengandung hara makro yang tinggi dan hara mikro yang lengkap

-Cocok untuk semua jenis tanaman

-Mengatur dan merangsang pertumbuhan tanaman

-Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangga dan hama

                        -Menekan populasi hama dan penyakit tanaman dan dapat digunakan bersamaan dengan insektisida, pestisida, herbisida, dan lain-lain.

Aturan pakai :

Buka tutup perlahan, biarkan terbuka beberapa saat, tutup kembali, kocok dahulu, buka kembali dan siap dipakai

Perendaman pada bibit tanaman :

Campurkan 3cc/liter air, rendam bibit selama 8-12 jam atau sampai biji mengembang

Tanaman sebelum pindah ke lahan :

Campurkan 5-10cc/liter air, dan rendam akar tanaman selama 3-5 menit sebelum dipindahkan ke lapang

Tanaman selama di lahan : Campurkan 2-4cc/liter air, dan semprotkan ke seluruh bagian tanaman dan lakukan berulang setiap 10-12 hari sekali

C. Decomposer

Decomposer Superfarm adalah biakan dari berbagai mikroorganisme tanah dan tanaman yang menguntungkan dalam bentuk media cair berwarna kecoklatan dengan aroma sedap.

               

 Komposisi :

-Hara Makro dan Mikro

-Aquades, molasses, asam cuka, dan ekstrak azolla

-Mikroorganisme utama bermanfaat (Lactobacillus sp, Actinomycetes sp., 

 Streptomycetes sp, Ectomycoriza, Mould, dan Yeast).

Keunggulan :

-Menetralisir pH tanah

-Membunuh bakteri pathogen/penyakit

-Aktivator proses fermentasi bahan organik

-Menetralisir sisa racun pupuk kimia di tanah

-Mempercepat proses pengomposan (3-5 hari)

                            -Memproduksi senyawa dasar/hara yang siap diserap tanaman

                            -Meningkatkan aktivitas biota tanah yang menguntungkan

Aturan pakai :

Kocok dahulu

Aplikasi langsung ke lahan :

Campurkan 5-10cc/liter air, dan semprotkan ke seluruh areal pertanaman 3 hari sebelum tanam

Aplikasi pembuatan kompos :

1. Encerkan setiap 1 liter Decomposer ke dalam 15-20 liter air (disesuaikan kadar air bahan)

2. Campurkan merata pada pupuk kandangatau serasah sebanyak 1 ton

3. Campuran yang baik adalah apabila dikepal dan diperas tidak mengeluarkan air tapi membentuk

    kepalan, dan tidak mudah hancur (kadar air 30-40%)

4. Kemudian cukup diperam selama 3-5 hari, lalu kompos siap digunakan

D. Pengendali Hama Organik

Pengendali Hama Organik adalah pestisida nabati berbentuk cair yang dihasilkan dari proses ekstraksi senyawa-senyawa bioaktif dari tumbuhan-tumbuhan.

Keunggulan :

-Murah dan mudah digunakan

-Tidak berbahaya dan aman bagi makhluk hidup

-Tidak mengandung residu

-Kualitas hasil yang sehat

Aturan Pakai :

Kocok dahulu

Pencegahan hama :

Campurkan 3-4cc/liter air dan Semprotkan setiap 10-14 hari sekali.

Terjadi serangan hama :

Campurkan 5-10cc/liter air, semprotkan ke seluruh bagian tanaman terutama yang terserang hama. Penyemprotan diulang setiap 5-7 hari sampai serangga hilang.

Pengendali Hama Organik mampu menghalau serangan dari keong mas, lalat buah, tikus, belalang, jangkrik, wereng, aphis, trips, ulat belatung, kutu, kepik.

Marketing Superfarm, 2012

'Hindari Rawan Pangan, Jangan Lawan Siklus Air'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rawan pangan tak akan terjadi, kata pakar lingkungan Prof Emil salim, jika hidup selaras dengan alam. Salah satunya, adalah tidak melawan siklus air.

"Jangan halangi aliran sungai, jangan gunduli hutan. Biarkan air menjalani siklusnya dengan sempurna," kata Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup ini.

Bila siklus air dilawan, dan terlalu banyak campur tangan manusia, katanya, yang akan dipanen umat manusia adalah bencana. Banjir, kekeringan, dan krisis pangan adalah yang utama, kata tokoh kelahiran Lahat, Sumatera Selatan, 8 Juni 1930, ini.

“Saat itu, air tidak akan mencukupi untuk kebutuhan manusia. Masalahnya, hutan yang menampung hujan ditebang untuk beragam keperluan. Danau yang elok  menjadi tempat pembuangan sampah,” ujarnya.

Emil menjelaskan Indonesia terletak di sepanjang garis khatulistiwa, yang diapit oleh dua samudera (Pacific dan Hindia) dan dua benua (Asia dan Australia). “Kondisi alamiah ini membuat negara kita jadi surga hutan tropis dan berlautan tropis unik dengan keanekaragaman sumber alam hayati dan biodiversitas terkaya di dunia,” tambah Emil.

Alam tropis Indonesia menikmati curah hujan tinggi. Namun persebaran hujan tidak merata dengan curah hujan tertinggi di Pulau Jawa dan terendah di Nusa Tenggara.

Kondisi alam tanah air yang beraneka raga ini, lanjut Emil, mempengaruhi kemampuan produksi penduduk kita. Kombinasi penduduk Jawa yang hidup di pulau bertanah vulkanis subur dan curah hujan tinggi ini menghasilkan pola produksi berbasis tanah dengan air.

“Inilah mengapa pertanian tumbuh subur di Pulau Jawa, sedangkan pulau Nusa Tenggara  memiliki padang rumput yang yang luas, sehingga mendukung perkembangan peternakan,”  jelas Emil Salim.

Petani memeriksa sawah yang kering akibat kekurangan pengairan

Menurut dia, tanah penuh zat-zat kimia alami yang mendukung tumbuh kembang tanaman pangan. Bercampur dengan air, zat-zat ini akan diserap tumbuhan. Ketika siklus air terganggu, maka kimiawi tanah juga terganggu dan suplai pangan pada gilirannya akan terganggu pula.

Kondisi Alam Menurun
Mantan menteri berbagai bidang di era Orde Baru sejak tahun 1971 ini mengakui, kondisi alam saat ini sudah jauh menurun dibanding beberapa dasawarsa lalu. Karenanya, kata dia, terobosan teknologi perlu dikembangkan untuk menjamin ketersediaan pangan.

Misalnya saja, mengembangkan pertanian padi yang membutuhkan hanya sedikit air. "Para ilmuwan kita di LIPI sudah dan terus mengembangkannya," kata dia.

Ia juga mendorong dikembangkannya penerapan teknologi produksi pangan lain: pertanian hidroponik, bertani di atas atap, bertani algae di lautan, dan sistem stek tanaman darat di hutan bakau. "Teknologi yang dikembangkan di Jepang (bertani di atas laut) tak menutup kemungkinan untuk dikembangkan juga di sini," tambahnya.

Menurut Emil, seluruh komponen bangsa bertanggung jawab terhadap kelestarian alam dan ketersediaan pangan. "Kunci dari semuanya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kuasai, dan gunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat manusia," kata Anggota Dewan pembina Yayasan Kehati ini.

Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari

Reporter: Siwi Tri Puji


sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/29/m38rwg-hindari-rawan-pangan-jangan-lawan-siklus-air

Pencapaian Sektor Perkebunan Naik 50 Persen

Buruh tani mengumpulkan karung berisi kopi hasil panen di perkebunan milik PTPN IX, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. (Aditya Pradana Putra/Republika)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pencapaian indikator makro pembangunan perkebunan pada semester 1 mengalami kenaikan. Data Kementerian Pertanian melaporkan, ekspor komoditas perkebunan nasional mencapai USD16,98 miliar atau 50 persen dari capaian sepanjang 2011 yang sebesar 32,16 miliar dolar AS.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Gamal Nasir, menjelaskan perolehan tertinggi berasal dari hasil ekspor komoditas perkebunan sebanyak 12,28 juta ton selama semester 1 tahun ini. "Komoditas perkebunan penyumbang terbesar ekspor nasional yakni masih kelapa sawit atau CPO, kemudian karet dan kakao," katanya, kemarin.

Gamal memaparkan, pada semester 1 ini capaian ekspor kelapa sawit (CPO) mencapai 9,78 ton dengan nilai 9,95 juta dolar AS. Kakao (Biji Kering) menyumbang 655 juta dolar AS dengan ekspor 237,2 ton. Sedangkan karet menyumbang 5,165 juta dolar AS dengan kuota ekspor 1,45 ton.

Pada 2011, ketiga komoditas perkebunan andalan tersebut masing-masing memberikan kontribusi terhadap devisa negara sebanyak 17,26 miliar dolar AS untuk CPO dengan volume sebesar 16,43 juta ton, karet memberikan sumbangan devisa senilai 11,13 miliar dolar AS dengan volume mencapai 2,38 juta ton karet kering, dan ekspor kakao mencapai 353.500 ton biji kering senilai 1,17 miliar dolar AS.

"Selain ketiganya, penyumbang komoditas ekspor lainnya adalah kelapa, kopi (Biji kering), jambu mete, cengkeh, teh, tembakau, lada dan lainnya," kata Gamal.

Gamal menambahkan, data yang dilaporkan ini masih terbilang angka sementera. "Pencapaian di semester 1 ini belum seutuhnya. Namun, sudah mendekati tetap dan dapat dijadikan acuan untuk lebih meningkatkan produksi," katanya.

Redaktur: Dewi Mardiani

Reporter: MG05

sumber : http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/12/08/10/m8iv7v-pencapaian-sektor-perkebunan-naik-50-persen

MUSIM TANAM: Petani Diimbau Waspadai Hama Tikus

SUKOHARJO-Menghadapi musim tanam (MT) 3 ini para petani di Sukoharjo diimbau mewaspadai serangan hama tikus pada lahan pertanian mereka. Karena saat musim panen seperti sekarang ini tikus cenderung berdiam di persembunyian mereka.
“Sekarang ini petani di daerah banyak yang panen, saat seperti ini hama tikus banyak yang menggali lubang untuk persembunyian dan berkembang biak. Karena padi para petani sudah banyak yang dipanen,” papar Kasi Perlindungan Tanaman dan Holtikultura Dinas Pertanian (Dispertan) Sukoharjo, Narto ketika ditemui Solopos.com saat mendampingi Kepala Dispertan, Giyarti di ruang kerjanya, Rabu (8/8/2012).
Menurut dia MT 3 yang berbarengan dengan musim kemarau kemungkinan hanya hama tikus yang harus diwaspadai. Sebab hama lainnya seperti wereng diperkirakan tak begitu mengkhawatirkan. Sebab, ungkap Giyarti, musim kering seperti sekarang ini biasanya akan menghambat laju perkembangbiakan hama wereng. Kendati demikian pihaknya tetap mengimbau para petani tetap waspada.
Karena fakta di lapangan menunjukkan hama wereng kadang tetap ada di sejumlah tempat kendati bertepatan dengan musim kemarau seperti sekarang ini. Guna mengantisipasi serangan hama saat MT 3, pihaknya mengaku telah membantu para petani untuk mengendalikan perkembangbiakan hama.
Di antaranya pihaknya memberi kelompok tani di Sukoharjo dengan 724 buah hands sprayer, 234 buah power sprayer, umpan, untuk memberantas tikus, jaring dan sebagainya. Barang-barang bantuan itu selama ini dinilai cukup efektif mengendalikan populasi tikus di areal pertandian di Sukoharjo.

Lebih lanjut Narto mengatakan pada MT 2 ini serangan hama tikus relatif tak begitu luas. Karena di Sukoharjo hanya wilayah Bendosari yang relatif terasa adanya serangan hama tikus. “Serangan hama tikus yang paling terasa memang di Bendosari. Tetapi secara keseluruhan serangan hama tikus di Sukoharjo tergolong masih wajar,” terang Narto.

sumber : http://www.solopos.com/2012/sukoharjo/musim-tanam-petani-diimbau-wapadai-hama-tikus-317432

Kekeringan Ancam 9.000 Hektare Lahan Pertanian Jatim

 
Lebih dari 9.000 hektar lahan pertanian di Jatim diprediksi akan mengalami kekeringan tahun ini. Selain karena rendahnya curah hujan, kekeringan juga disebabkan pola tanam petani yang menyimpang dari Rencana Tata Tanam Global (RTTG)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jatim, Supaad, Jumat (27/7/2012) mengatakan, prediksi kekeringan tersebut terjadi di 15 kabupaten/kota.  Diantaranya, Kabupaten Jember (236 Ha), Lumajang (321 Ha), Pasuruan (631 Ha), dan Situbondo (1435 Ha), Kediri (51 Ha), Nganjuk (62 Ha), dan Mojokerto (531 Ha).
Persentase luas lahan itu hanya sebagian kecil dari total luas lahan irigasi teknis yang ada di Jatim seluas 913.494 hektar. "Jadi potensi kekeringan ini tidak akan mengancam produksi pertanian di Jatim," katanya. Dia menyayangkan, saat musim kemarau, justru petani menanam padi yang relatif membutuhkan banyak air." Kebutuhan air untuk 1 hektar tanaman padi bisa digunakan untuk mengairi 4 hektar tanaman palawija," tambahnya.
Potensi air baku di Jatim mencapai 54 miliar meter kubik per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya 19,2 miliar meter kubik yang maksimal digunakan. Sebanyak 80 persen dari jumlah itu digunakan untuk kebutuhan irigasi.  Sisanya, 20 persen untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan industri.

Editor :

Kistyarini

http://regional.kompas.com/read/2012/07/27/16465215/Kekeringan.Ancam.9.000.Hektare.Lahan.Pertanian.Jatim